SURABAYA, – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., memberikan tanggapan atas sejumlah pemberitaan di media online dan media sosial terkait penanganan beberapa perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya dalam beberapa pekan terakhir.
Melalui siaran pers tertanggal 13 November 2026, Tri Anggoro Mukti menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas informasi serta perhatian yang disampaikan oleh masyarakat maupun insan pers. Ia juga berharap pemberitaan dapat menyajikan informasi secara utuh dengan mengakomodasi keterangan dari berbagai pihak sesuai kaidah jurnalistik.
Menurutnya, setiap proses penanganan perkara perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari tahap awal hingga proses persidangan dan putusan pengadilan.
Dalam menentukan tuntutan pidana, Penuntut Umum wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.
Selain berpedoman pada ketentuan hukum, pendekatan humanis dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat juga menjadi pertimbangan penting. Dengan demikian, tuntutan pidana diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan secara objektif dan berimbang.
Terkait proses persidangan, pihak Kejaksaan Negeri Surabaya menjelaskan bahwa terdakwa dijemput menggunakan kendaraan tahanan yang tersedia dan diperlakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan terdakwa selama proses tersebut, petugas akan mengambil tindakan secara tegas dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam siaran pers tersebut, Kajari Surabaya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan tindakan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Surabaya dalam proses penanganan perkara.
Pengaduan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui laman www.lapor.go.id.
Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui hotline pengaduan Kejaksaan Negeri Surabaya di nomor 08213311700.
Pihak Kejaksaan Negeri Surabaya menegaskan tidak akan menoleransi perbuatan yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kota Surabaya.
“Kami tidak akan mentolelir perbuatan yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya,” ujarnya.
Pernyataan resmi ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya membuka ruang komunikasi dan pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum, dengan tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi, serta prinsip keadilan.
(Har)
Sumber: Keterangan resmi Kejaksaan Negeri Surabaya, 13 November 2026
Ikuti Saluran Media Panjinusantara di aplikasi WhatsApp, Instagram, Tiktok, Facebook, Channel Youtube ( Silahkan klik tulisan nama aplikasi )
