Panjinusantara, Sampang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Madura (KMM) menggelar aksi demonstrasi dengan bentangkan spanduk bertuliskan “Polres Sampang Harus Menjaga Integritas nya Sebagai Aparat Penegak Hukum” di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sampang, Rabu (2/10/2024).
Dalam orasi mereka, para demonstran menyerukan satu pesan tegas, yakni ”Netralitas Polri dalam Pilkada Sampang 2024, harus dijaga tanpa kompromi”.
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan intervensi politik yang melibatkan oknum kepolisian Sampang, yang diduga berpihak pada salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sampang.
Dugaan ini muncul setelah beredarnya video yang memperlihatkan pertemuan antara oknum Polres Sampang dengan salah satu kandidat Pilkada.
Hal ini memicu keresahan di kalangan publik yang mempertanyakan netralitas Polres Sampang menjelang Pilkada Sampang 2024-2029.
“Kami tidak akan tinggal diam, dan Ini bukan hanya isu dan gunjingan Publik tentang video dimaksud, namun ini soal penghancuran demokrasi, sehingga Polri wajib netral, tidak boleh bermain di ranah politik,” teriak Korlap Aksi, M Alfarizi, dalam orasinya.
Alfarizi juga menyoroti terungkapnya pemanggilan beberapa kepala desa dan mantan kepala desa oleh Polres Sampang menjelang Pilkada, yang dianggap tidak memiliki alasan yang jelas.
Ia menduga, pemanggilan tersebut diduga sebagai upaya terselubung untuk mengintimidasi mantan Kepala Desa, yang dianggap tidak berpihak pada kandidat tertentu.
“Langkah ini dinilai sebagai bentuk manipulasi politik yang menghalalkan segala cara demi kemenangan satu pihak, dengan mengorbankan prinsip keadilan dan netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi, tuturnya.
Baca Juga : Kejati Jatim Tahan Direktur Utama PT INKA Terkait Kasus Korupsi
“Kami mencium bau busuk politik dalam pemanggilan ini. Kami menduga kuat, Ini adalah taktik licik yang dirancang untuk menekan kepala desa agar tunduk pada kepentingan politis oknum Polri, dimana seharusnya Polri tidak boleh menjadi alat politik, mereka harus netral !”, tegasnya.
“Jika ini dibiarkan, Pilkada Sampang akan menjadi ajang kecurangan yang legal, bahkan selamanya publik tidak percaya terhadap Polri,” tambahnya.
Koalisi Mahasiswa Madura, tidak hanya menuntut netralitas, tetapi mereka juga mendesak, kalaupun ada, agar semua proses hukum yang menyangkut mantan kepala desa di Sampang ditunda hingga Pilkada selesai.
Menurut M Alfarizi, pemanggilan mantan Kepala Desa dengan dalih klarifikasi dana desa di tengah memanasnya kontestasi politik hanya akan menciptakan situasi Pilkada yang tidak kondusif.
Baca Juga : Kajati Jatim, Mia Amiati: Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia
Diketahui bersama, Kabupaten Sampang menjadi barometer di Jawa Timur dan nasional, terutama karena seringnya terjadi konflik hingga kriminalisasi selama berlangsungnya Pilkada.
Insiden-insiden tersebut seperti Pungutan Suara Ulang (PSU), pembakaran kantor Polsek, dan pembakaran kantor DPRD Sampang. Hal itu telah menjadi contoh nyata dari ketegangan yang muncul di setiap proses Pilkada.
Sementara itu, berdasarkan pantauan (dikutib) dari awak media panjinasional.net, selama aksi demonstrasi berlangsung tanpa kehadiran Kapolres Sampang, AKBP Hendro Sukmono.
Sejumlah awak media juga mengalami kesulitan saat menghubungi pihak kepolisian, untuk mendapatkan konfirmasi terkait tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.**
Ikuti Berita Online Terupdate: https://panjinusantara.com
