Madiun, Panjinusantara.com – Wilayah Kabupaten Madiun secara geografis terletak pada posisi yang strategis, dimana Wilayah Kabupaten Madiun terletak pada persimpangan jalur Utara, Timur, Barat, dan Selatan, yang berbatasan dengan wilayah Daerah Kabupaten lain.
Sehingga perkembangan wilayah Kabupaten Madiun kedepannya menjadi wilayah yang setrategis dan produktif dari hampir semua bidang, baik Ekonomi, Perdagangan, Wisata, Sosial-Budaya, dan Poltik.
Mengingat cakupan wilayahnya yang luas terdiri dari 15 Kecamatan, dan 200 lebih desa, serta jumlah penduduk yang cukup besar, maka diperlukan setrategis khusus untuk membangun dan memajukan wilayah Kabupaten Madiun, sehingga dapat berkembang lebih baik lagi.
Maka dari itu, untuk memudahkan melakukan pengaturan pemerataan pembangunan dan hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, jadi diperlukan pembangunan akses jalan dan infrastruktur lainnya.
Karena keterbatasan kemampuan finansial pendanaan Kabupaten Madiun, maka diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat mensupport dan merealisasikan apa yang menjadi program pembangunan pemerintah.
Dalam hal ini, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Madiun bekerjasama, berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi, dengan pemerintah pusat melalui Bappenas RI dan kementerian terkait serta konsultan publik.
Untuk itu melalui leading sektor Bappeda Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menggelar kegiatan “Konsultasi Publik” dengan tema “Penyusunan Outline Bussiness Case (OBC) program KPBU.”
“Setelah melalui proses yang cukup panjang terkait KPBU penerangan jalan yang telah sukses, hal ini bisa memberikan pelajaran yang sangat berharga ,” ungkap Pj Sekda Sodik Heri Purnomo, (11/2023).
Penjabat (Pj.) Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Heri Purnomo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun sebelumnya berinisiatif melakukan identifikasi dan inventarisasi apa yang menjadi layanan kebutuhan dasar masyarakat, dan akhirnya APJ dieksekusi lebih awal yang telah terbukti sukses saat ini.
Pemerintah Kabupaten Madiun yang berada di Kota Caruban, diharapkan menjadi titik simpul dan titik penarik setelah dilaksanakannya program APJ dengan sistem skema KPBU, dengan melaksanakan program-program infrastruktur penting yang merupakan program layanan kebutuhan dasar masyarakat saat ini.
Dalam sambutannya, Sodik Purnomo menyampaikan, bahwa infrastruktur yang bisa memberikan konektivitas dengan kawasan ekonomi wilayah lainnya, dalam upaya percepatan pemenuhan skema KPBU jalan yang berstandar dan berkeselamatan yang dibutuhkan saat ini.
“Diharapkan proyek ini dapat menarik investor datang ke wilayah Kabupaten Madiun. Kawasan infrastruktur Kota Caruban ini diharapkan dapat berpengaruh dengan wilayah sekitarnya,” pungkas Pj Sekda Sodik Purnomo.
Dalam kesempatan ini, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Sri Bagus Guritno, menyampaikan sambutan, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan skema KPBU pertama terkait Alat Penerangan jalan (APJ) sudah berhasil. Selanjutnya, untuk pelaksanaan skema KPBU yang kedua, saat ini sedang dilakukan Konsultasi Publik.
“Dalam kegiatan Konsultasi Publik ini, pihak konsultan saat ini membutuhkan konfirmasi ke pemerintah daerah. Bahwa apa yang telah disusun ini, sudah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan apa belum ?. Atau apa yang sedang dibutuhkan sudah sesuai apa belum?,” Terang Nita, sebagai Konsultan yang ditunjuk oleh Bappenas RI.***@Bagus
