Surabaya, Panjinusantara.com – Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan Smart Government dan Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, dalam kegiatan Forum Smart City Nasional, Pameran dan Awarding Gerakan Menjadi Smart City 2023.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Nusantara Hall, ICE, BSD City, Kamis (7/12/2023). Penghargaan itu diberikan kepada Kota Surabaya atas implementasi program Smart City terbaik, dengan kategori Smart Government dan Smart Environment.
Tak hanya itu, Wali Kota Eri didapuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan diskusi dengan topik Peran Gerakan Menuju Smart City, dan Province Menuju Indonesia Emas 2045. Yakni, menggambarkan bagaimana peran dari gerakan Menuju Smart City dan Gerakan Menuju Smart Province, untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, khususnya menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri menyampaikan, bahwa konsep Smart City yang diusung oleh Kota Surabaya adalah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberikan peningkatan pelayanan yang ada di Kota Pahlawan.
“Jadi kami melakukan dengan proses, mulai dari perencanaan sampai dengan pencairan keuangan, dan orang memberikan pertanggungjawaban secara digital sehingga ada percepatan waktu,” ucap Wali Kota Eri.
Model pemerintahan yang digagas oleh Wali Kota Eri, bersama masyarakat juga terus ditingkatkan. Di tingkat RT, warga dapat mengetahui ada atau tidaknya jumlah stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, maupun jumlah anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Selain itu, Balai RW di setiap wilayah juga mengadakan program Sinau dan Ngaji Bareng, yang dapat diakses oleh seluruh anak di wilayah tersebut.
“Kami menggunakan model pemerintahan yang bisa diketahui sampai detail kebawah sehingga sumbangsih masyarakat ikut memberikan andil. Bahkan di semua kantor OPD, Kecamatan, dan Kelurahan, tersedia monitor transparansi capaian dan target kinerja pelayanan, maupun pendapatan Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Karenanya, pelayanan publik dilakukan dengan sistem Smart City, disitulah Pemkot Surabaya dapat menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengurangi gini ratio, menurunkan kemiskinan, setelah itu ada stunting.
“Ada transparansi yang kami lakukan sehingga masyarakat percaya. Ketika masyarakat percaya maka akan menjadi bagian membangun surabaya secara smart,” jelasnya.
Sampai di lingkungan pun, ketika berbicara terkait sampah, hal itu telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya hingga di tingkat perkampungan melalui pengolahan bank sampah. Bahkan, sampah yang dikelola oleh Kota Surabaya, sampah telah menghasilkan listrik sebesar 11 megawatt mulai sejak tahun 2020.
“Sehingga kita bisa mengatakan bahwa pengelolaan harus dilakukan secara cerdas, cepat, tapi harus ada keterbukaan dengan masyarakat sehingga akan ada manfaatnya bagi masyarakat,” ujar dia.
Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi mengatakan, bahwa kehadiran teknologi seperti kecerdasan artifisial, internet of think, big data analytic, dan cloud computing, berpeluang untuk membantu peningkatan produktivitas efisiensi kerja, serta kualitas hidup yang lebih baik.
Oleh sebab itu, transformasi digital melalui pengembangan teknologi dan Smart City, pada dasarnya menawarkan berbagai potensi atau peluang secara umum melalui integrasi internet of think.
“Dalam konsep pembangunan kewilayahan, teknologi-teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menopang inisiatif Smart City. Sebab, Smart City dapat meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas,” kata Budi Arie.
Tren pengembangan Smart City, Lanjut Budi Arie sudah berlangsung secara signifikan di tahun 2023. Program Gerakan Kota Cerdas atau Smart City dan Provinsi Cerdas atau Smart Province 2023 merupakan upaya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo RI, untuk melakukan pendampingan terhadap kabupaten/kota serta provinsi terpilih dalam penyusunan master plan kota/kabupaten, dan provinsi cerdas.
“Transformasi digital itu mencangkup 3 aspek sekaligus, diantaranya infrastruktur digital, pemerintahan digital (e-government), digital ekonomi, dan digital society, dan semua harus berjalan sama-sama. Kesiapan dari seluruh ASN termasuk birokrasi dari pusat hingga daerah dalam mewujudkan e-government ini menjadi tantangan yang harus kita dorong,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Aris Kurniawan mengatakan, kegiatan Forum Smart City Nasional sangat penting dalam proses kolaborasi dan proses fasilitasi akselerasi.
Tujuannya, selain memberikan asistensi, Kemkominfo RI juga berharap bahwa potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan lebih optimal.
“Kegiatan Forum Smart City kali ini, kita harapkan menjadi salah satu ajang berbagi inspirasi, saling berbagi semangat untuk tetap berkolaborasi mendorong peningkatan investasi, serta penguatan ekonomi Indonesia sesuai dengan dimensi yang ada di Smart City,” pungkasnya.***
