SURABAYA, – Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jawa Timur menggelar workshop strategis bertajuk “Penguatan Perlindungan Guru, Hak Anak, dan Kemitraan Orang Tua: Strategi Kolaboratif 6 Pilar dalam Mencegah Kriminalisasi Pendidik” di Gedung Hayam Wuruk, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum lintas sektor untuk membahas penguatan perlindungan guru, pemenuhan hak anak, serta pola kemitraan antara orang tua dan satuan pendidikan dalam mencegah terjadinya konflik yang berujung pada persoalan hukum di lingkungan pendidikan.
Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jawa Timur yang diwakili Koordinator Bagian Pelayanan Dasar Biro Kesra Provinsi Jawa Timur, Wicaksono Kurniawan SJ, M.Si.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 164 peserta yang berasal dari unsur Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Timur, perguruan tinggi perwakilan negeri dan swasta yakni UNESA, UNSURI Surabaya, UMSIDA Sidoarjo, dan Unitomo, serta 16 organisasi profesi, dan penyelenggara pendidikan.
Restorasi Martabat Pendidik: “Satu Tangan Merawat Anak, Satu Tangan Melindungi Guru”
Ketua Forum PAUD Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dr. Dwi Astutiek, S.Ag., M.Si., C.MT., menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak dan perlindungan terhadap profesi pendidik.
Menurutnya, upaya memberikan perlindungan kepada anak tidak semestinya mengabaikan peran guru dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter.
“Memuliakan anak tidak boleh dilakukan dengan melupakan jasa para gurunya. Ingat, di tangan para gurulah nasib dan wajah calon pemimpin bangsa ini ditentukan. Jika kita merobohkan martabat dan rasa aman para guru, sejatinya kita sedang meruntuhkan masa depan anak-anak kita sendiri,” tegas Dr. Dwi Astutiek.
Lebih lanjut, ia menekankan kedudukan guru secara filosofis dan yuridis sebagai in loco parentis—orang tua kedua bagi anak saat berada di lingkungan sekolah.
“Ketika orang tua menitipkan buah hatinya di gerbang sekolah, para gurulah yang menyambut mereka dengan senyuman, menggandeng tangan dengan kasih sayang, serta menanamkan fondasi karakter dasar. Untuk itu, benturan hukum yang marak terjadi belakangan ini harus diselesaikan melalui kolaborasi strategis 6 Pilar,” tambahnya.
Sinergi Lintas Sektor: Menghadirkan Pakar Hukum dan Organisasi Profesi
Workshop ini membedah akar persoalan kriminalisasi pendidik melalui pemaparan materi mendalam dari Narasumber Ahli lintas sektor:
1. Unsur Kepolisian: Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Jatim, Martin Luther Alexander Carolus M, S.E., M.H. (Menyoroti aspek Restorative Justice dan batas kewenangan tindakan pedagogis guru).
2. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur: Abdullah, S.H., M.Hum. (Membedah kepastian hukum dan mekanisme penuntutan terkait tindak perlindungan anak vs. tugas profesi).
3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH): Adv. Moch Choliq Al Muchlis, S.H.I., M.H., CPM. Keadilan Prosedural dan Akuntabilitas Publik: Mengurai Titik Lemah Regulasi Perlindungan Yuridis bagi Pendidik
4. Organisasi Profesi & Akademisi: Dr. Dwi Astutiek, S.Ag., M.Si., C.MT. (Mewakili representasi organisasi profesi dalam kajian ilmiah Mitigasi Risiko Kerja dan Revitalisasi Otoritas Kerja Guru: Manajemen Kinerja SDM Publik di Bawah Tekanan Kriminalisasi)
Acara ini turut didampingi secara teknis oleh lembaga advokasi LBH LASPRO 08 JAWA TIMUR dan LBH PLATO.
Konsensus Jatim: Penandatanganan Komitmen dan Deklarasi 8 Langkah Nyata
Puncak dari acara ini ditandai dengan Penandatanganan Bersama “Komitmen Membangun Ekosistem Pendidikan yang Berkeadilan dan Harmonis” oleh 6 Pilar Pembangunan Pendidikan: Kepolisian, Kejaksaan, Birokrasi Pendidikan, LBH, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Profesi Pendidikan.
Konsensus tersebut melahirkan 8 Langkah Nyata Strategis yang disepakati oleh 16 Organisasi Profesi (terdiri dari Forum PAUD Jatim, Dewan Pendidikan Jatim, PGRI, IGI, BMPS, FK PKBM, Forum TBM, Pokja PAUD, PP PAUD, HIMPAUDI, IGRA, IGTKI, YPM NU(Muslimat), IGABA (Aisyiyah), Yayasan Pendidikan Yohanes Gabriel Keuskupan Surabaya, dan Perkumpulan Darma Putri):
1. Pembentukan Dewan Kehormatan Guru: Wadah penegakan kode etik internal sebelum sengketa dibawa ke ranah hukum.
2. Satgas Perlindungan Guru dan Anak: Pembentukan tim khusus di semua jenjang, mulai dari tingkat pengambil kebijakan hingga unit satuan pendidikan.
3. Mengawal Hak Imunitas Pendidik: Mengoptimalkan payung hukum yang menjamin keselamatan dan kepastian profesi guru saat menjalankan tugas.
4. Internalisasi SOP Pendisiplinan: Penerapan dan standardisasi SOP pendisiplinan resmi di setiap unit sekolah.
5. Kemitraan Kontrak Sosial: Kesepakatan tertulis mengenai hak, kewajiban, dan batas pengasuhan antara orang tua dan sekolah sejak awal tahun ajaran baru.
6. Edukasi Mitigasi Hukum: Sosialisasi dan Pelatihan literasi hukum secara berkala dan berkelanjutan bagi para pendidik.
7. Kanal Pengaduan Cepat (Early Warning System): Jalur khusus respons cepat (quick response) untuk pendampingan hukum dan psikologis guru maupun anak.
8. Sekretariat Bersama (SEKBER) Perlindungan Pendidikan: Pusat koordinasi 6 pilar sebagai wadah mediasi dan penyelesaian konflik pendidikan di Jawa Timur.
Melalui deklarasi ini, Jawa Timur mencatatkan sejarah sebagai provinsi pelopor yang membangun ekosistem perlindungan pendidikan komprehensif, berbasis kolaborasi hukum dan kebudayaan, demi mewujudkan sekolah yang aman bagi murid dan bermartabat bagi guru.
INFORMASI CONTAKT & MEDIA:
Sekretariat Forum PAUD Jawa Timur:
Jl. Jagir Sidoresmo V komplek Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Email: media@forumpaudjatim.or.id / press@dewanpendidikanjatim.go.id
Website: www.forumpaudjatim.or.id
(Man)
Ikuti Saluran Media Panjinusantara di aplikasi WhatsApp, Instagram, Tiktok, Facebook, Channel Youtube ( Silahkan klik tulisan nama aplikasi )
