SURABAYA – Rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 mendatang memicu dinamika hubungan antarorganisasi kemasyarakatan (ormas). Aktivis sekaligus pengamat, Eko Gagak, menyoroti adanya pola respons tidak biasa dari sejumlah organisasi kepemudaan dan adat terhadap aksi yang dipimpin oleh Teguh dan Supriyono alias Botok tersebut.
Kedatangan massa AMPB memicu imbauan dari Badan Musyawarah (Bamus Betawi) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) agar tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar. Eko Gagak menilai respons kilat berupa pernyataan media jauh-jauh hari sebelum aksi dimulai merupakan fenomena yang jarang terjadi dalam unjuk rasa sipil. Menurutnya, langkah ini berpotensi menggiring opini publik yang membenturkan sesama kelompok masyarakat bawah.
“Pola respons ini tidak biasa dan berpotensi memicu rekayasa konflik horizontal di tingkat akar rumput,” ujar Eko Gagak, Minggu (23/8/2026).
Rencana aksi ini tetap berjalan meski AMPB tengah menghadapi kendala teknis berupa pemblokiran rekening pribadi dan donasi atas nama Supriyono alias Botok. Pemblokiran tersebut melumpuhkan saldo logistik massa sebesar Rp80.935.479,00. Kendati demikian, koordinator lapangan menyatakan bahwa hambatan sistemik ini tidak menyurutkan basis akar rumput untuk tetap menuntut transparansi tata kelola pemerintahan dan keadilan sosial.
Berdasarkan analisis data berbasis sumber terbuka (Open Source Intelligence/OSINT), konstelasi sikap kedua kelompok kontra tersebut dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Bamus Betawi saat ini sedang berfokus mengawal implementasi Pasal 31 UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terkait pemajuan kebudayaan, pengesahan status lembaga adat sebagai mitra resmi pemerintah, serta kejelasan alokasi Dana Abadi Kebudayaan Betawi.
Sementara itu, KAMMI sebagai organisasi kepemudaan era Reformasi memiliki kedekatan historis struktural dengan birokrasi. Ketua umum pertama organisasi tersebut kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kabinet pemerintahan.
Di sisi lain, AMPB yang bergerak di bawah naungan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) menerapkan pola gerakan digital yang transparan. Seluruh proses persiapan hingga penggalangan dana dipublikasikan secara terbuka guna menepis tuduhan keterlibatan elite politik tertentu atau mobilisasi oleh pembuat opini (buzzer). Gerakan akar rumput ini sebelumnya tercatat pernah menduduki Gedung DPRD Pati untuk mendesak pengesahan UU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Menjelang aksi 27 Agustus, masyarakat diimbau untuk tetap bersikap kritis terhadap potensi gesekan. Pengawasan publik kini diarahkan pada netralitas ormas-ormas, termasuk 20 organisasi di bawah naungan Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), agar iklim demokrasi tetap kondusif tanpa mengorbankan aspirasi murni dari tingkat akar rumput.
Kontributor: Eko Gagak
Ikuti Saluran Media Panjinusantara di aplikasi WhatsApp, Instagram, Tiktok, Facebook, Channel Youtube ( Silahkan klik tulisan nama aplikasi )
