SURABAYA – Aktivis sekaligus jurnalis, Eko Gagak, menyoroti adanya indikasi pembajakan aksi massa oleh kelompok kepentingan tertentu. Ia menegaskan gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) lahir dari keresahan akar rumput, bukan pesanan elite politik.
Menurut Eko Gagak, aksi murni rakyat di depan Gedung DPR RI baru-baru ini diduga telah ditunggangi secara sistematis oleh kelompok lainnya yang mencoba membelokkan tuntutan pemberantasan korupsi menjadi narasi pelengseran Presiden Prabowo Subianto sebelum Pemilu 2029.
“Sifat gerakan AMPB itu murni dari bawah, sangat berbeda dengan gerakan yang ditunggangi kepentingan pribadi dan politik praktis. Tuntutan ujung-ujungnya uang, proyek, dan meminta Presiden turun. Ini jelas merusak esensi demokrasi,” ujar Eko Gagak dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).
Eko Gagak menjelaskan bahwa AMPB awalnya dari inisiatif warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menyuarakan persoalan daerah. Pemantiknya adalah gelombang protes terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh mantan Bupati Pati, Sudewo.
Gejolak lokal tersebut bahkan sempat memicu wacana pemakzulan Bupati di DPRD Pati pada penghujung tahun 2025. Resonansi perjuangan AMPB meluas hingga ke tingkat nasional sebagai wujud kedaulatan rakyat yang diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Eko Gagak memetakan empat tahapan pola yang digunakan kelompok kepentingan untuk membelokkan isu korupsi demi agenda lain:
1. Memanfaatkan momentum kemarahan rakyat terhadap isu korupsi.
2. Menyusupkan massa, spanduk, dan narasi titipan ke dalam aksi.
3. Membelokkan substansi tuntutan dari “Sita Aset Koruptor” menjadi “Turunkan Presiden”.
4. Menargetkan kekacauan politik sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
“Tuntutan rakyat Pati itu jelas dan konkret, hanya ada dua: Sahkan UU Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor!” tegas Eko Gagak.
Berdasarkan pantauan digital, 80 persen rakyat mendukung pengesahan UU Perampasan Aset. Mengutip para tokoh bangsa, Eko Gagak membeberkan alasan mengapa gerakan demonstrasi yang didesain memicu kekacauan gagal mendapat simpati publik:
– Merujuk Bung Hatta, sejak reformasi masyarakat lelah disuguhi demonstrasi tanpa ujung. Rakyat lebih membutuhkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi dibanding panggung politik.
– Sesuai cita-cita Mohammad Yamin, masyarakat kritis menolak dijadikan boneka politik kelompok tertentu.
– Mengacu konsep integralistik Soepomo, masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah.
Menutup pernyataannya, Eko Gagak menyampaikan tiga poin kesimpulan penting:
1. Gerakan pelengseran gagal karena tidak menyentuh kebutuhan mendasar rakyat.
2. Rakyat mampu memilah informasi di media sosial dan memenangkan narasi melawan elite.
3. Seluruh elemen bangsa wajib mengawal DPR RI untuk segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
“Rakyat Pati sudah menunjukkan contoh yang benar: tertib, substansial, dan demi kebaikan negara. Berhentilah memprovokasi karena rakyat butuh bukti nyata, bukan janji,” pungkasnya.
(Ir. Prihandoyo K.)
Ikuti Saluran Media Panjinusantara di aplikasi WhatsApp, Instagram, Tiktok, Facebook, Channel Youtube ( Silahkan klik tulisan nama aplikasi )
