SURABAYA, – Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Jawa Timur, Sugeng SP, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan, menjaga stabilitas keamanan, serta memelihara kondusivitas wilayah Madiun Raya menjelang momentum dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Seruan tersebut disampaikan Sugeng saat dikonfirmasi awak media pada Minggu (18/10/2026). Ia menekankan bahwa momentum evaluasi perjalanan pemerintahan nasional hendaknya disikapi secara dewasa, proporsional, dan bertanggung jawab, dengan tetap menempatkan kepentingan rakyat, persatuan bangsa, serta keberlangsungan pembangunan sebagai pertimbangan utama.
Menurut Sugeng, perjalanan pemerintahan perlu menjadi ruang refleksi bersama untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program prioritas negara mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian nyata.
Sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan ketahanan pangan, serta dukungan terhadap sektor pertanian, buruh, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dinilainya perlu terus dikawal agar pelaksanaannya memberikan manfaat yang terukur dan merata.
“Harapan kami, program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, diperkuat kualitasnya, serta diperluas jangkauannya hingga pelosok desa, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Madiun Raya,” ungkap Sugeng.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah harus diiringi dengan evaluasi objektif, pengawasan yang konsisten, dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan tidak berhenti pada tataran perencanaan, melainkan benar-benar menghadirkan perubahan positif bagi kesejahteraan rakyat.
Sugeng juga menyatakan akan mengarahkan jajaran distrik LSM GMBI di wilayah Jawa Timur untuk berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan, menyerap aspirasi masyarakat, serta mendorong penyelesaian persoalan sosial melalui komunikasi yang konstruktif dan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan petani, penguatan ekonomi desa, perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda, serta pemberdayaan UMKM harus menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan pembangunan.
Sementara itu, Ketua LSM GMBI Distrik Madiun Raya, Bambang Sugeng Widodo, turut menyerukan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak perlu menghindari tindakan provokatif, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta ajakan yang berpotensi memicu konflik dan mengganggu ketertiban umum di wilayah Kabupaten maupun Kota Madiun.
Menurut Widodo, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi harus tetap mengedepankan etika, argumentasi berbasis data, penghormatan terhadap hukum, dan mekanisme konstitusional.
“Kami menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Apabila ada kritik, ketidakpuasan, atau aspirasi terhadap kebijakan pemerintah, silakan disampaikan secara terbuka, santun, dan bertanggung jawab. Jangan sampai perbedaan pendapat justru dimanfaatkan untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat,” tegas Bambang Sugeng Widodo.
Ia menjelaskan, menjaga kondusivitas bukan berarti membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Sebaliknya, kritik yang objektif, berbasis fakta, dan disampaikan melalui jalur yang sah merupakan bagian penting dari kontrol sosial untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, menurutnya, dukungan terhadap pemerintahan yang sah harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Sikap kritis tetap diperlukan agar setiap program pembangunan dapat terlaksana sesuai tujuan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Widodo juga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga keharmonisan sosial.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan media sosial memudahkan informasi tersebar dengan cepat, tetapi juga berpotensi memunculkan kesalahpahaman apabila masyarakat tidak melakukan verifikasi terhadap sumber dan kebenaran informasi.
Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya, tidak turut menyebarkan informasi menyesatkan, serta mengutamakan dialog apabila muncul perbedaan pandangan.
“Mari kita jaga Madiun agar tetap adem, ayem, dan tentrem. Pembangunan harus kita kawal, pelaksanaannya harus kita awasi, dan setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat patut kita dukung. Namun, pengawasan dan kritik tetap harus berjalan secara objektif serta bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menambahkan, keamanan dan ketertiban bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat, melainkan membutuhkan kesadaran serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, serta kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi.
Lebih lanjut, Bambang berharap momentum dua tahun kepemimpinan nasional dapat dimanfaatkan sebagai sarana refleksi untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Evaluasi terhadap program pembangunan perlu dilakukan secara terbuka, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan akan semakin bermakna apabila pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, pemerataan kesempatan, pelayanan publik yang berkualitas, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat kecil.
Bagi LSM GMBI, menurutnya, menjaga kondusivitas wilayah dan menjalankan fungsi kontrol sosial bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang demokratis, tertib, dan berkeadilan.
“Kami ingin masyarakat tetap bersatu, pembangunan berjalan dengan baik, dan kepentingan rakyat menjadi prioritas. Mari kita jaga persaudaraan, hindari provokasi, serta bersama-sama mengawal kebijakan publik agar semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Madiun harus tetap aman, damai, dan sejahtera sebagai bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” pungkas Bambang Sugeng Widodo.
Seruan tersebut menjadi penegasan bahwa partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa tidak cukup diwujudkan melalui dukungan semata, tetapi juga melalui pengawasan yang bertanggung jawab, penyampaian aspirasi secara konstitusional, dan komitmen menjaga persatuan.
Dengan semangat kebersamaan, LSM GMBI berharap masyarakat Madiun Raya dapat terus berkontribusi menciptakan iklim sosial yang kondusif, sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.(Tim/Man)
Ikuti Saluran Media Panjinusantara di aplikasi WhatsApp, Instagram, Tiktok, Facebook, Channel Youtube ( Silahkan klik tulisan nama aplikasi )
