Oleh: Dr. Fariz dan Tutik Winarsih, SE, MM, CHCM
SURABAYA, – BRICS 2026 kerap dipandang sebagai agenda diplomatik yang hanya menjadi urusan pemerintah pusat dan para pemimpin negara. Padahal, kehadiran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di India seharusnya tidak berhenti pada seremoni politik, pertemuan bilateral, atau pernyataan bersama. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana Indonesia menghubungkan peluang global dengan kesiapan manusia, organisasi, teknologi, dan sektor ekonomi di dalam negeri.
Karena itu, keberhasilan partisipasi Indonesia dalam BRICS tidak cukup diukur dari jumlah pertemuan yang dihadiri, melainkan dari kapasitas kolektif untuk mengubah peluang kerja sama menjadi nilai ekonomi, pengetahuan, inovasi, dan peningkatan daya saing nasional.
KTT BRICS ke-18 di New Delhi pada 12–13 September 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam kerja sama Selatan-Selatan. Forum ini mengangkat tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, yang selaras dengan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembiayaan pembangunan, serta inovasi berkelanjutan. Namun, peluang tersebut tidak datang secara otomatis hanya karena Indonesia hadir di dalam forum. Peluang baru akan menghasilkan manfaat apabila mampu diterjemahkan ke dalam proyek, kemitraan, ekspor, riset bersama, transfer pengetahuan, dan pengembangan kapasitas SDM yang jelas (Kompas, 2026).
Bayangkan sebuah perusahaan rintisan Indonesia yang memiliki teknologi pertanian presisi, solusi kesehatan digital, inovasi energi terbarukan, atau aplikasi rantai pasok. Pertemuan antarnegara dapat membuka akses jejaring, pasar, dan investasi. Akan tetapi, peluang tersebut tidak akan berubah menjadi transaksi apabila perusahaan belum memiliki standar mutu, perlindungan kekayaan intelektual, kemampuan negosiasi, strategi ekspor, kesiapan digital, dan talenta yang memahami pasar internasional. Demikian pula kementerian, BUMN, kampus, pemerintah daerah, dan UMKM. Mereka perlu bergerak dengan pemahaman situasi yang sama agar peluang global tidak berhenti sebagai informasi yang hanya beredar di tingkat elite.
Di sinilah Strategic Human Resource Management atau SHRM menjadi penting. SHRM memandang SDM bukan hanya sebagai tenaga kerja yang menjalankan tugas administratif, tetapi sebagai kapabilitas strategis yang perlu diselaraskan dengan arah pembangunan ekonomi dan perubahan lingkungan global. Dalam konteks BRICS, investasi utama tidak cukup berupa promosi dagang, penyelenggaraan forum, atau pengiriman delegasi. Investasi yang lebih menentukan adalah pembangunan talenta diplomasi ekonomi, negosiator perdagangan, ahli standar internasional, peneliti teknologi, analis pembiayaan, spesialis data, manajer ekspor, serta pemimpin UMKM yang mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global.
Namun, kompetensi individu saja tidak cukup jika organisasi bekerja dalam silo. Diplomat mungkin memahami agenda perundingan, pelaku industri mungkin memahami kebutuhan pasar, akademisi mungkin menguasai riset, dan pemerintah daerah mungkin memahami potensi lokal. Akan tetapi, kerja sama akan berjalan lambat apabila informasi tidak dibagikan, mandat saling tumpang tindih, dan setiap lembaga hanya bergerak berdasarkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan perilaku organisasi yang mendorong keterbukaan, kolaborasi, dan keberanian untuk berbagi pengetahuan lintas kementerian, lintas sektor, dan lintas wilayah.
Dalam konteks tersebut, psychological safety menjadi relevan. Keamanan psikologis memungkinkan anggota organisasi menyampaikan risiko, memberikan koreksi, mengajukan pertanyaan, serta menawarkan gagasan tanpa takut dipermalukan atau dianggap mengganggu kewenangan pihak lain. Penelitian menunjukkan bahwa keamanan psikologis dalam tim dan perilaku komunikasi yang terbuka dapat meningkatkan kinerja inovatif pegawai (Jin & Peng, 2024). Dalam diplomasi ekonomi, budaya ini diperlukan agar staf teknis, peneliti, pelaku UMKM, dan pegawai muda berani menyampaikan informasi pasar, mengidentifikasi hambatan regulasi, serta menawarkan alternatif kebijakan sebelum peluang kerja sama terlewatkan.
Selanjutnya, digitalisasi perlu dipahami sebagai infrastruktur diplomasi ekonomi. Peluang kemitraan, standar pasar, peta kapabilitas industri, hasil riset kampus, kebutuhan investor, dan kesiapan UMKM perlu dihimpun dalam sistem informasi yang dapat digunakan bersama. Dashboard tindak lanjut BRICS, misalnya, dapat memetakan sektor prioritas, agenda kerja sama, mitra potensial, tahapan pelaksanaan, penanggung jawab, kebutuhan talenta, serta hasil yang telah dicapai. Dengan dukungan sistem seperti ini, keputusan tidak hanya bergantung pada informasi informal atau jaringan personal, melainkan dapat disusun berdasarkan data yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun demikian, digitalisasi tidak boleh hanya menghasilkan banyak data tanpa pengambilan keputusan yang lebih baik. Organisasi perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi, menghubungkan peluang dengan kapabilitas domestik, dan mengubah data menjadi tindakan. Kajian mengenai transformasi digital SDM menunjukkan bahwa digitalisasi yang efektif membutuhkan kemampuan organisasi untuk sensing, seizing, dan reconfiguring sumber daya. Artinya, organisasi harus mampu mendeteksi peluang, memanfaatkan peluang tersebut secara cepat, lalu menyesuaikan struktur, proses, dan kompetensi manusianya sesuai tuntutan baru (Hanelt et al., 2021).
Karena itu, pemerintah perlu membangun satu arsitektur kerja bersama dalam menindaklanjuti hasil BRICS. Harus ada kejelasan tentang siapa yang mengumpulkan informasi peluang kerja sama, siapa yang memverifikasi kelayakan mitra, siapa yang menghubungkan industri dengan kampus, siapa yang memfasilitasi UMKM, dan siapa yang memantau hasil tindak lanjut. Kejelasan peran tersebut dapat mengurangi tumpang tindih program, mempercepat koordinasi, dan memastikan bahwa setiap komitmen internasional memiliki jalur implementasi di dalam negeri.
Di sisi lain, program pengembangan talenta perlu dibuat lebih spesifik dan berbasis kebutuhan masa depan. Talenta diplomasi ekonomi, misalnya, tidak cukup menguasai bahasa asing atau protokol hubungan internasional. Mereka juga perlu memahami teknologi, perdagangan digital, pembiayaan hijau, standar keberlanjutan, rantai pasok global, kecerdasan buatan, serta karakter pasar negara mitra. Kajian tentang workforce agility menekankan bahwa organisasi menghadapi lingkungan yang semakin tidak pasti, sehingga reskilling, pembelajaran berkelanjutan, kompetensi digital, pemberdayaan pegawai, dan kepemimpinan adaptif menjadi fondasi penting bagi ketahanan organisasi (Alviani et al., 2024).
Selanjutnya, kampus perlu diposisikan sebagai mitra strategis, bukan hanya lembaga yang menghasilkan laporan atau kajian akademik. Perguruan tinggi dapat menyiapkan talenta global melalui kurikulum ekspor, negosiasi internasional, manajemen inovasi, literasi data, dan kewirausahaan lintas negara. Kampus juga dapat memperkuat riset bersama, membangun inkubator bisnis, menyediakan pendampingan bagi UMKM, serta membantu pemerintah memetakan sektor yang berpotensi masuk ke rantai nilai BRICS. Ketika pengetahuan akademik bertemu dengan kebutuhan industri dan kebijakan pemerintah, peluang kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi inovasi yang lebih nyata.
Namun, kerja sama internasional juga harus menghasilkan manfaat yang inklusif. Indonesia tidak boleh hanya mengejar investasi atau perdagangan dalam angka besar, tetapi perlu memastikan adanya transfer pengetahuan, penguatan kapasitas lokal, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas. Penelitian mengenai transformasi digital dan internasionalisasi UMKM menunjukkan bahwa kemampuan digital, resiliensi digital, dan kematangan model bisnis digital berperan penting dalam menghubungkan sumber daya teknologi dengan pertumbuhan perusahaan di pasar internasional (Aghazadeh et al., 2023).
Pada tahap berikutnya, inovasi harus ditempatkan sebagai proses kolaboratif. Indonesia tidak perlu selalu menjadi konsumen teknologi dari negara lain. Forum BRICS dapat dimanfaatkan untuk membangun riset bersama, pertukaran peneliti, pengembangan standar, inkubasi lintas negara, serta uji pasar bagi solusi Indonesia. Deklarasi BRICS tahun 2025 juga mencatat penguatan kerja sama inovasi melalui BRICS Startup Forum dan BRICS Startup Knowledge Hub, yang dapat menjadi ruang penting bagi ekosistem start-up dan inovator dari negara-negara anggota (BRICS Think Tank Council, 2025).
Meski demikian, inovasi yang baik tetap harus disertai tata kelola yang etis. Pemanfaatan kecerdasan buatan, analitik data, dan platform digital perlu menjaga keamanan data, perlindungan kekayaan intelektual, kedaulatan teknologi, serta kepentingan pekerja dan masyarakat. Organisasi tidak boleh hanya mengejar efisiensi jangka pendek, tetapi juga perlu memperhitungkan dampak sosial, kesenjangan kemampuan digital, dan keberlanjutan manfaat ekonomi. Dengan demikian, kepemimpinan digital bukan semata tentang kemampuan menggunakan teknologi, melainkan kemampuan mengambil keputusan yang inovatif, adil, dan bertanggung jawab.
Akhirnya, akuntabilitas perlu dibuat terlihat. Setiap tindak lanjut kerja sama BRICS perlu memiliki indikator yang jelas, seperti jumlah kemitraan yang berjalan, nilai perdagangan yang terealisasi, riset bersama yang dihasilkan, teknologi yang diuji di Indonesia, UMKM yang memperoleh akses pasar, tenaga kerja yang tersertifikasi, serta hambatan regulasi yang berhasil diselesaikan. Indikator seperti ini akan membantu publik melihat bahwa diplomasi ekonomi bukan aktivitas seremonial, tetapi proses yang dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat.
Refleksi bagi pembaca
BRICS mungkin terlihat sebagai forum yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, dampaknya dapat menjadi dekat apabila peluang kerja sama diterjemahkan menjadi peningkatan kompetensi mahasiswa, perluasan pasar bagi UMKM, inovasi bagi perusahaan rintisan, riset bersama bagi kampus, dan lapangan kerja yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Karena itu, forum internasional tidak seharusnya hanya dipahami sebagai pertemuan para pemimpin, melainkan sebagai momentum untuk menyiapkan manusia Indonesia agar lebih percaya diri, kompetitif, dan adaptif dalam ekonomi global.
Pesan utamanya sederhana: peluang global hanya akan menjadi kekuatan nasional apabila didukung oleh manusia yang siap belajar, organisasi yang mampu bekerja sama, teknologi yang digunakan secara cerdas, serta kepemimpinan yang berani menerjemahkan komitmen menjadi tindakan. Ketika talenta diplomasi, kampus, industri, BUMN, UMKM, dan pemerintah daerah bergerak dalam arah yang sama, kehadiran Indonesia di BRICS dapat menghasilkan lebih dari sekadar diplomasi. Ia dapat menjadi jalan untuk membangun kompetensi, inovasi, dan nilai lokal yang mampu bersaing di tingkat dunia.***
Ikuti Saluran Media Panjinusantara di aplikasi WhatsApp, Instagram, Tiktok, Facebook, Channel Youtube ( Silahkan klik tulisan nama aplikasi )
