MADIUN – Pemerintah Desa Bader, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Desa sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bader ini menjadi forum awal untuk menghimpun dan menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari masyarakat sebelum dibahas dalam Musrenbang Desa.
Pra Musrenbang Desa merupakan forum pra-musyawarah yang bertujuan membahas, menyeleksi, dan menyusun skala prioritas usulan pembangunan dari tingkat dusun agar pelaksanaan Musrenbang Desa berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bader, perangkat desa, perwakilan RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, tokoh masyarakat, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas.
Kepala Desa Bader, Sri Purwanto, S.T., mengatakan bahwa Pra Musrenbang merupakan agenda tahunan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan desa.
“Rapat ini merupakan salah satu agenda penting yang dilaksanakan setiap tahun. Melalui forum ini, usulan-usulan dari tingkat dusun dibahas dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027,” ujar Sri Purwanto.
Dalam forum tersebut, peserta membahas berbagai usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Pada bidang infrastruktur, usulan meliputi pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, saluran irigasi maupun drainase, serta peningkatan fasilitas umum.
Sementara pada sektor ekonomi, pembahasan difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat, penguatan kelompok tani, pengembangan usaha produktif, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Di bidang sosial dan kesehatan, peserta mengusulkan peningkatan layanan kesehatan dasar, penguatan kegiatan Posyandu, pengembangan sarana pendidikan, serta program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Seluruh usulan yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam Musrenbang Desa sebelum ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan Desa Bader Tahun 2027.
Sri Purwanto berharap Pra Musrenbang dapat menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan desa secara terbuka dan demokratis.
“Kami berharap melalui rapat Pra Musrenbang ini seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan secara langsung. Dengan demikian, program yang direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan warga dan hasil pembangunannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Bader,” tuturnya.
Pemerintah Desa Bader menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan guna mewujudkan pembangunan desa yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Gus)
Ikuti Saluran Media Panjinusantara di aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, Channel Youtube ( Silahkan klik tulisan nama aplikasi )
