Surabaya – Isu dualisme kepemimpinan di tingkat nasional kembali menjadi perbincangan hangat publik. Fenomena ini memunculkan beragam pandangan dan analisis tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan dalam situasi politik yang kian tidak menentu.
Diskusi ringan mengenai isu tersebut mencuat dalam obrolan warung kopi di salah satu kafe di Jalan A. Yani, Surabaya pada Jumat malam (17/10/2025).
Sejumlah aktivis dan pemerhati sosial politik hadir membahas dampak dua kepemimpinan yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan arah pembangunan nasional.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Wajib Lengser Jika Terbukti Korupsi, Tanpa Unsur Politik
“Cerminan Lemahnya Konsolidasi Demokrasi”
Pengamat politik sekaligus Dewan Pendiri Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Indonesia, Rizal Diansyah Soesanto ST CPLA, menilai dualisme kepemimpinan bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan indikasi lemahnya konsolidasi demokrasi dan hilangnya orientasi terhadap kepentingan rakyat.
“Dualisme kepemimpinan bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi soal arah perjuangan untuk rakyat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memecah kepercayaan publik terhadap lembaga negara,” ujar Rizal dalam diskusi tersebut.
Menurut Rizal, konflik elit politik akan menghambat kebijakan publik, menurunkan efektivitas pemerintahan, dan memperlebar jarak antara pemerintah dengan masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, pihak yang paling dirugikan adalah rakyat kecil yang menunggu kepastian arah pembangunan.
Baca Juga: Surabaya Borong Empat Penghargaan di ITMW 2025, Bukti Komitmen Pariwisata Berkelanjutan
“Ada Pihak yang Bermain di Balik Layar”
Sementara itu, Aktivis pergerakan nasional yang dikenal luas dengan nama Eko Gagak, atau Eko Prianto, menilai bahwa fenomena dualisme kepemimpinan justru membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan.
“Setiap kali muncul dua kepemimpinan, ada pihak yang memanfaatkan situasi. Mereka bermain di balik layar, mengatur opini publik, dan mencari keuntungan ekonomi serta politik dari kekacauan yang ada,” kata Eko Gagak.
Ia menilai, konflik seperti ini menciptakan kebingungan di tengah masyarakat karena dua figur kepemimpinan sering kali mengeluarkan klaim legitimasi yang berbeda, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.
Baca Juga: Kejari Tanjung Perak Geledah Kantor Pelindo dan APBS Surabaya, Ungkap Dugaan Korupsi Ratusan Miliar
Seruan Kembali ke Konstitusi dan Etika Politik
Dalam forum tersebut, peserta diskusi sepakat bahwa penyelesaian dualisme kepemimpinan harus ditempuh dengan mengedepankan etika politik, konstitusi, dan tanggung jawab moral.
Rizal menegaskan, pemimpin sejati adalah mereka yang mengutamakan prinsip kenegaraan di atas ambisi pribadi.
“Langkah terbaik untuk keluar dari situasi seperti ini adalah kembali pada nilai konstitusi dan moral politik. Kepemimpinan sejati lahir dari nurani, bukan dari nafsu kekuasaan,” tegas Rizal.
Baca Juga: Bupati Sampang Teken Nota Kesepakatan Restorative Justice dan Ikuti FGD Good Corporate Governance
Menjaga Keutuhan Bangsa di Tengah Konflik Elit
Diskusi di kafe Jalan A. Yani itu ditutup dengan kesimpulan bahwa menjaga keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Para peserta menilai, ketika para pemimpin terseret dalam konflik, rakyat harus tetap menjadi pusat perhatian, agar Indonesia tidak kehilangan arah di tengah turbulensi politik.(Red)
Ikuti Saluran Media Panjinusantara di aplikasi WhatsApp, Instagram, Tiktok, Facebook, Channel Youtube (Silahkan klik tulisan nama aplikasi)
