Surabaya — Dugaan adanya bahan bakar pertalite oplosan di wilayah Jawa Timur kembali memicu keresahan masyarakat.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Madura Asli (MADAS) Surabaya, Syamsul, mengecam keras dugaan praktik curang tersebut dan menilai Pertamina Patra Niaga gagal memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
Baca Juga : KPU Surabaya Lakukan Kunjungan Kerja ke DPD Partai Ummat Surabaya, Bahas Verifikasi dan Data Pemilih
Dalam pernyataannya, Syamsul mendesak agar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga wilayah Jawa Timur segera mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu mengatasi persoalan berulang yang terus mencoreng nama baik perusahaan pelat merah tersebut.
“Kami menilai Pertamina selalu meresahkan masyarakat. Mulai dari dugaan pencampuran pertamax dan pertalite, toilet umum SPBU yang seharusnya gratis tapi masih berbayar, hingga keluhan warga tentang motor mogok akibat dugaan pertalite bercampur metanol,” ujar Syamsul, Jumat (31/10/2025).
Soroti Lemahnya Pengawasan Pertamina
Syamsul juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menyinggung insiden pembacokan di Sampang yang disebut-sebut dipicu masalah barcode SPBU, yang menurutnya menggambarkan carut-marutnya pengelolaan di tubuh Pertamina.
“Miris melihat keadaan seperti ini. Pertamina adalah BUMN yang seharusnya menjadi contoh pelayanan publik yang baik dan berpihak kepada rakyat. Namun faktanya, masyarakat justru dirugikan,” tegasnya.
Desakan Audit dan Evaluasi Kinerja
Lebih lanjut, Syamsul mempertanyakan mengapa kasus-kasus seperti dugaan pertalite oplosan lebih sering terjadi di Jawa Timur dibandingkan daerah lain. Ia menduga hal itu menunjukkan adanya ketidakmampuan manajemen operasional di tingkat regional.
“Jika Dirut Pertamina Patra Niaga wilayah Jawa Timur tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, maka sebaiknya mundur. Jangan biarkan masyarakat terus dirugikan,” tutupnya.
Sebagai langkah lanjutan, Madura Asli (MADAS) DPC Surabaya berencana melayangkan surat resmi kepada Pertamina pusat dan Kementerian BUMN.
Mereka mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap distribusi bahan bakar di Jawa Timur guna memastikan tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat. (Tim/Red)
Ikuti Saluran Media Panjinusantara di aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, Channel Youtube (Silahkan klik tulisan nama aplikasi)
